Kontras antara Negara-Negara Protestan dan Katolik Roma
Kontras antara Negara-Negara Protestan dan Katolik Roma
Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa negara-negara Protestan di Eropa dan benua Amerika cenderung lebih kuat, lebih maju, lebih tercerahkan, dan lebih bebas dibandingkan negara-negara Katolik Roma, yang sebagian besar tetap stagnan dan bahkan membutuhkan bantuan ekonomi dan politik dari negara-negara Protestan.
Abad Pertengahan disebut “Abad Kegelapan” karena pada masa itu Romanisme mendominasi tanpa tantangan. Cahaya yang kita nikmati hari ini — yang pertama kali bersinar di Eropa dan kemudian di Amerika — kita peroleh berkat Reformasi Protestan. Betapa tepatnya inskripsi pada Monumen Reformasi di Jenewa: Post tenebras lux — “Sesudah kegelapan, muncullah terang!”
Pelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa Romanisme berarti hilangnya kebebasan beragama dan terhentinya kemajuan bangsa. Jika seseorang yang telah lama tinggal di Amerika Serikat — dan tidak sadar akan perbedaan antara budaya Protestan dan Katolik Roma — kemudian mengunjungi beberapa negara Katolik di Eropa atau Amerika Latin, dan tidak hanya melihat tempat-tempat wisata yang dipoles untuk turis, melainkan hidup selama beberapa waktu di tengah rakyat biasa, ia akan dibuat sedih oleh pemandangan kebodohan, kemiskinan, takhayul, buta huruf, penindasan terhadap kebebasan beragama, dan pelacuran legal — hal-hal yang sangat umum ditemukan di hampir setiap kota di kawasan tersebut. Semua ini membentuk pola yang cukup konsisten — ciri khas dari dunia kafir, dan sekaligus ciri khas Romanisme.
Di Amerika Latin, di mana Gereja Roma telah memegang dominasi selama lebih dari empat abad dan hampir tanpa persaingan dari Protestanisme, ia telah memiliki lebih dari cukup kesempatan untuk memperlihatkan buah dari sistemnya. Namun, sebagai lembaga keagamaan, ia gagal total. Sekitar 90% penduduk dibaptis dalam Gereja Katolik Roma, tetapi mungkin hanya 10% hingga 15% saja yang benar-benar aktif sebagai umat Katolik.
Penulis buku ini menerima surat dari seorang misionaris di Bolivia yang mengatakan:
“Gereja Katolik Roma di Bolivia bukanlah gereja Kristen sama sekali, melainkan alat tak kudus untuk mempertahankan rakyat dalam kebodohan dan kemiskinan.”
Ia juga menambahkan bahwa Romanisme, di manapun berada, merupakan satu sistem yang terpusat dan dikendalikan oleh paus di Roma, dan bahwa kondisi di Amerika Serikat pun kemungkinan besar akan sama buruknya bila tidak karena adanya pengaruh yang menahan dari gereja-gereja Injili. Pernyataan ini keras, tetapi ia sedang menulis tentang situasi yang sangat nyata dan hanya sedikit diketahui oleh masyarakat Amerika.
Pemerintahan di negara-negara Katolik Roma juga sangat tidak stabil. Rakyatnya berkali-kali menggulingkan pemerintah mereka sendiri atau memberontak terhadapnya. Hampir semua negara tersebut pernah atau masih berada di bawah kekuasaan diktator — seringkali untuk waktu yang lama.
Setelah Perang Dunia II, Prancis mengalami krisis pemerintahan berulang-ulang, sampai akhirnya muncul situasi lebih stabil saat Jenderal de Gaulle menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris diktator. Italia mengalami 32 krisis pemerintahan dalam waktu 25 tahun — biasanya ditandai dengan pengunduran diri pemerintah, masa ketidakpastian, dan kekosongan hingga diadakan pemilu baru atau aliansi politik baru terbentuk. Spanyol, yang sering disebut sebagai negara Katolik ideal, diperintah di bawah perjanjian (konkordat) dengan Vatikan, hanya memiliki satu partai politik — yaitu partai fasis-religius milik Jenderal Franco — dan telah berada di bawah kediktatorannya sejak tahun 1938.
Portugal pun merupakan negara fasis-religius yang dikendalikan oleh diktator António Salazar. Setelah monarki di sana runtuh tahun 1910, negara itu mengalami kekacauan ekonomi dan politik dengan 40 kali pergantian pemerintahan dalam 18 tahun, hingga Salazar menjabat sebagai menteri keuangan pada 1928 dan menjadi perdana menteri diktator sejak 1932.
Di negara-negara Amerika Latin, penggulingan pemerintahan disusul dengan masa kediktatoran terjadi berulang kali dalam 15 tahun terakhir — termasuk di Argentina, Brasil, Kolombia, Venezuela, Peru, Kuba, Chili, dan Nikaragua.
Catatan: Kediktatoran Salazar berakhir tahun 1968, dan kediktatoran Franco di Spanyol berakhir tahun 1975.
Sulit untuk menganggap semua ini kebetulan semata — bahwa pemerintahan di negara-negara Protestan seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, dan Skandinavia cenderung stabil dalam jangka panjang, sedangkan di negara-negara Katolik Roma sangat tidak stabil. Hasil ini paling tidak sebagian besar berasal dari perbedaan mendasar dalam doktrin tentang hubungan antara gereja dan negara.
Protestanisme memandang bahwa gereja dan negara masing-masing berasal dari Allah, dan masing-masing berdaulat di ranahnya sendiri serta independen satu sama lain. Sementara Romanisme mengajarkan bahwa kekuasaan negara berasal melalui gereja; bahwa gereja dan negara harus bersatu, dengan gereja dalam posisi superior; bahwa paus sebagai wakil Allah di dunia adalah di atas semua penguasa sipil — raja, presiden, atau gubernur; bahwa negara berkewajiban menciptakan iklim politik yang mendukung Gereja Katolik, memberi dana kepada gereja dan sekolah Katolik, serta menghukum mereka yang disebut “bidat”. Doktrin-doktrin seperti ini melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan mereka, sedangkan ajaran Protestan justru memperkuat dan menopang pemerintahan.
Sepanjang sejarah, Gereja Roma selalu berusaha memperoleh kekuasaan dari negara, tetapi tidak pernah dengan rela melepaskan kekuasaan kepada negara. Ia selalu menolak untuk membayar pajak kepada negara — bahkan atas properti komersial yang dimilikinya — dan menolak aturan yang mewajibkan para imamnya membayar pajak penghasilan. Campur tangan terus-menerus Gereja Roma dalam politik — bahkan hingga mendirikan partai-partai politik Katolik, biasanya disebut “Partai Demokrat Kristen” atau nama serupa (seperti di Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, dll.) — telah menimbulkan banyak ketidakpuasan.
Dan kemungkinan besar hal ini juga menjadi rencana Gereja Roma untuk Amerika Serikat — jika ia sudah cukup kuat. Biasanya, partai politik tidak akan dibentuk kecuali sudah bisa menguasai setidaknya seperempat dari total suara. Maka, bagaimana mungkin orang yang tidak berpihak pun dapat mengabaikan semua fakta ini dan tetap tidak melihat perbedaan yang mencolok antara kedua sistem?